GenPI.co 
GenPI.co Banten - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengaku menyerahkan sepenuhnya kasus sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya pada jalur hukum.
Dia menyarankan pihak-pihak yang bersengketa agar menempuh jalur hukum agar mendapat kepastian hukum yang jelas.
“Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, seyogyanya para pihak agar menempuh jalur hukum," kata Benyamin saat dihubungi, Jumat (11/2).
BACA JUGA: Sengketa Lahan, Anggota Dewan Laporkan Balik Uus Kusnadi
Diketahui bahwa pada awal tahun 2022, terdapat beberapa perkara pertahanan yang belakangan ini mencuat ke permukaan.
Beberapa kasus sengketa tanah yang terjadi di Tangsel, yakni: kasus sengketa tanah seluas 6.000 meter antara Siti Hadidjah dengan PT Permadani Interland dan PT Jaya Real Property.
BACA JUGA: Sengketa Lahan BXChange, Pemkot Tangsel Dituding Mafia Tanah
Kasus tersebut juga melibatkan pihak pemerintah, yakni: pihak kelurahan, camat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel.
Sampai saat ini, pihak dari Siti Hadidjah telah melaporkan BPN Kota Tangerang Selatan ke Komisi Informasi Provinsi atas dugaan tidak transparan memaparkan riwayat penerbitan sertifikat.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Siti Hadidjah Laporkan BPN Tangsel ke KIP, Kenapa?
“Permohonan penyelesaian sengketa informasi sudah kami daftarkan, Rabu (9/2). Intinya kami anggap menutup informasi yang seharusnya bersifat terbuka," kata Kuasa hukum Siti Hadidjah, Erwin Fandra Manullang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
