GenPI.co 
”Semestinya berbagai persoalan itu tidak terjadi, karena PKH ini kan ada pendamping, namun kenyataannya ditemukan pengaduan di beberapa desa di Kecamatan Wanasalam, Cijaku, Cigemblong, Panggarangan dan kecamatan lainya,” kata politisi PPP Lebak itu.
Menurut dia, seharusnya PKH berjalan baik, objektif dan transparan karena ada pendampingnya di setiap desa. Karena, lanjut dia, program sosial itu tidak dirahasiakan melainkan dibuka ke publik agar diawasi dan tepat sasaran.
Sebagai wakil rakyat, ia mengaku sedang mengumpulkan temuan dan menampung pengaduan terhadap permasalahan PKH yang terjadi di lapangan yang nantinya akan dikoordinasikan dengan koordinator PKH tingkat kabupaten untuk selanjutnya dilaporkan ke Irjen Kemensos RI.
BACA JUGA: Diancam Asing, Kadin Lebak: Ekonomi Berbasis Pancasila Itu Perlu
Terkait pengawasan, ia mengajak semua lembaga yang berkompeten di masing-masing wilayah untuk sama-sama mengawal dan mengawasi realisasi PKH. Untuk data penerima, kata dia, bisa meminta kepada operator siks-NG desa atau pendamping PKH di masing-masing desa.
Di samping itu juga pihaknya meminta para KPM untuk berani jujur laporkan oknum-oknum yang melakukan pungli yang memotong adimintrasi bank di luar batas kewajaran lebih dari 10.000 satu kali transaksi.
BACA JUGA: Begini Kesiapan Kabupaten Lebak Antisipasi Fenomena La Nina
Saat ini, masih ada sebanyak 53.965 KPM sesuai SP2D tahap III Agustus 2021 yang tidak jauh berbeda dengan tahap IV bulan November ini tersebar di 28 kecamatan 340 desa 5 kelurahan.
”Jika semua lembaga yang berkompeten kompak dalam melakukan pengawasan dengan obyektif dan profesional maka penyaluran PKH ini bisa berjalan dengan baik, penerima pun akan tepat sasaran bebas dari pungutan liar,” katanya. (ant)
BACA JUGA: UMKM di Kabupaten Lebak Mulai Berbenah, Simak Progresnya
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
