GenPI.co 
GenPI.co Banten - Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah meminta pemerintah mengawasi penyaluran program keluarga harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah.
Musa menilai, pengawasan penyaluran PKH sangat penting agar tepat sasaran dan untuk mengantisipasi adanya oknum yang melakukan pungutan liar.
”Kami berharap TNI, Polri juga berbagai elemen masyarakat proaktif mengawasi pencairan PKH itu,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah, dikutip dari Antara, Senin (15/11).
BACA JUGA: Diancam Asing, Kadin Lebak: Ekonomi Berbasis Pancasila Itu Perlu
Adanya PKH ini dinilai dapat membantu masyarakat dari kalangan keluarga pra sejahtera (Pra KS I) dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.
PKH juga dinilai banyak berkontribusi di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak. Hal inilah yang kemudian mendorong Musa meminta adanya pengawasan penyaluran PKH.
BACA JUGA: Begini Kesiapan Kabupaten Lebak Antisipasi Fenomena La Nina
”Kami menerima laporan pencairan PKH banyak ditemukan berbagai persoalan di beberapa desa yang berpotensi merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga merugikan keuangan negara,” kata Musa.
Ia mengungkapkan, ada dugaan potongan agen BRI Link di luar batas kewajaran yang melebihi administrasi bank. Potongan tersebut, ungkap dia, mencapai Rp40.000 bagi yang mendapat PKH sebesar Rp300.000 katanya.
BACA JUGA: UMKM di Kabupaten Lebak Mulai Berbenah, Simak Progresnya
Ia juga mengungkapkan, ada penerima PKH yang tidak sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) juga tidak memiliki komponen dan bukan lansia juga KPM yang tidak memegang kartu keluarga sejahtera (KKS).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
