GenPI.co 
GenPI.co Banten - Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten memberikan penguatan pada kegiatan Rapat Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, Kamis (4/11).
Kepala Ombudsman Banten Zainal Muttakin mengatakan, Ombudsman Banten menerima 106 Laporan atau Pengaduan (7 persen dari jumlah total Laporan atau Pengaduan) terkait pelayanan di kelurahan atau desa.
”Sebagai wajah dan ujung tombak pelayanan pemerintah, secara umum masih cukup banyak PR (pekerjaan rumah) yang perlu diselesaikan untuk perbaikan pelayanan, khususnya di tingkat kelurahan,” ungkap Zainal, dikutip dari Antara.
BACA JUGA: Ini Bentuk Kepedulian Wali Kota pada Puspa Satwa di Tangerang
Zainal mengungkapkan, selama ini laporan yang diterima Ombudsman banten terima adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang sering dilaporkan antara lain penundaan berlarut, pungli, penyimpangan prosedur pelayanan tidak patut dan tidak memberikan layanan.
Sedangkan dari sisi substansi permasalahan terbanyak adalah pertahanan, adminduk, keosos, pajak dan perizinan.
BACA JUGA: Wah, Akhirnya Level PPKM Kabupaten Tangerang Turun
Zainal mengimbau agar seluruh jajaran kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Serang bersungguh-sungguh mewujudkan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut dapat dimulai dengan menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
BACA JUGA: Waspada Hidrometeorologi, Polresta Tangerang Siagakan Personel
Paling tidak, standar pelayanan meliputi persyaratan, alur atau mekanisme prosedur, tarif atau biaya layanan, jangka waktu pelayanan, produk layanan, serta layanan Laporan atau Pengaduan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
