GenPI.co 
“Kami sebut Permenaker ‘jahat’. Kenapa kita sebut ‘jahat’ karena Pemerintah tidak melek dengan Kondisi Rakyat khususnya kaum pekerja di saat Pandemi seperti ini,” katanya.
Menurut dia, tidak ada urgensi untuk pemerintah mengeluarkan Permenaker tersebut selain ingin mencekik kaum pekerja.
Setelah buruh dilukai dengan UU Ciptakerja, buruh dikurangi kesejahteraannya, buruh juga kembali dilukai dengan kebijakan JHT.
BACA JUGA: Tanggapi Kabijakan JHT, SPSI Sebut Menaker Tidak Punya Empati
“Ini membuktikan bahwa menteri ketenagakerjaan tidak memiliki kepekaan sosial dan sensitivitas dengan kondisi rakyatnya, khususnya kaum pekerja,” kata Soehodo.
Sementara itu Asda 1 Pemprov Banten Septo Kalnadi mengatakan, pihaknya menerima dan menampung aspirasi buruh tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinannya.
BACA JUGA: BPJAMSOSTEK Tawarkan Program MLT dan JHT, Ini Keuntungannya
“Kemarin saya hanya sebentar menyambut aspirasi dari kaum buruh. Nah, yang lebih faham teknisnya Kadisnaker yang juga hadir dalam audiensi itu,” kata Septo. (ant)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
