GenPI.co 
GenPI.co Banten - Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi Demokrat Julham Firdaus meminta Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghilangkan pola-pola otoritersime dalam memimpin.
Terkait pembangunan Tangsel, kata Julham, Wali Kota masih sering mengatur aturan ketimbang diatur oleh aturan.
“Sudahilah kekuasaan mengatur aturan, kembalikan bahwa kekuasaan diatur oleh aturan agar cita-cita luhur berdirinya Tangerang Selatan dapat memuaskan masyarakat Tangerang Selatan,” tegas Julham pada GenPI.co Banten, Jumat (7/1).
BACA JUGA: DPRD Janji Perketat Pengawasan PT PITS, Pengamat: Bubarkan Saja
Menurut Julham, sudah seharusnya wali kota berdiri memihak masyarakat sehingga mesti objektif dalam menempatkan orang-orang dalam jajaran birokrasi pemerintah kota.
Protes keras Julham tersebut juga berkaitan dengan rotasi dan pengangkatan ratusan pejabat daerah sehari sebelum pergantian tahun baru 2022.
BACA JUGA: Pengamat Tanggapi Rotasi Ratusan Pejabat Tangsel, Isinya Tajam
Meski rotasi pejabat di daerah adalah hak prerogatif wali kota, namun rotasi yang dilakukan wali kota tersebut dinilai melemahkan Pancasila karena tidak melalui mekanisme musyawarah.
“Di situ antara pemerintah kota yaitu DPRD dan Wali Kota tidak ada diskusi, tidak ada tampungan publik di situ, semuanya berdasarkan politik amarah,” tuding Julham.
BACA JUGA: Pemkot Tangsel Rotasi 190 Pejabat, Begini Pesan Ketua Fraksi PSI
Namun yang dia sayangkan keputusan rotasi tersebut dia anggap sebagai kesemena-menaan yang bergerak mendahului etika publik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
