
Ini agar tidak terjadi penimbunan barang yang dapat memicu kenaikan angka inflasi.
“Di samping sidak ke pasar-pasar tradisional, kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau,” jelas Al Muktabar.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan menyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
BACA JUGA: BPKAD: Belanja APBD Banten Capai Rp 11,7 Triliun pada 2023
“Kemudian kita juga melakukan langkah-langkan yang terukur terkait kerja sama antar daerah yang terus kita optimalkan sehingga bisa membantu kita dalam mempersiapkan berbagai komoditi,” katanya.
Kemudian berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK melakukan gerakan tanam agar keluarga di Banten dapat mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan.
BACA JUGA: Zakat dan Infak Warga Banten Capai Rp 25,7 Miliar pada 2022
Kemudian mengalokasikan dana biaya tidak terduga (BTT) untuk bantuan usaha demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Banten.
“Lalu kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan. Seperti membelikan beras untuk stok pangan,” kata Al Muktabar.
BACA JUGA: BNNP Banten Sita 43,8 Kg Narkoba Selama 2022, Salah Satunya dari PNS
Tak hanya itu, pihaknya juga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara spesifik untuk mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News