Kepala BPK Banten Novie Irawati mengatakan, ketidakpatuhan atas persiapan pengadaan membuat nilai HPS yang ditetapkan PPK tidak ekonomis dan akuntabel.
Permintaan uang itu berangkat atas temuan pemeriksaan sejumlah kegiatan di Kementan, salah satunya terkait program lumbung pangan nasional atau Food Estate.