Polisi Tangkap 5 Tersangka Kasus Perdagangan Orang di Banten

GenPI.co Banten - Polisi menangkap lima tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Banten.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten, Kombes Pol. Didik Hariyanto di Serang, Senin (24/7).

Pihaknya menangkap lima tersangka TPPO tersebut selama Juli 2023.

BACA JUGA:  Incar Pemilih Pemula, KPU Datangi Kampus-kampus di Banten

Sedangkan pada Juni 2023, pihaknya menangkap empat tersangka TPPO.

"Kasus pertama, tersangka dengan inisial NM (41) diamankan di Tanara, Serang, Banten dan 1 korban AN (46) melapor langsung ke Polda Banten atas kejadian yang menimpanya dan saat ini sudah menjalani tahap 1 di persidangan," katanya.

BACA JUGA:  Anggota DPR: Kanwil Kemenkumham Banten Butuh Rp 800 Miliar

Kasus kedua terjadi pada 2017 dan baru dilaporkan pada Polres lebak pada 11 Juli 2023.

Kepada polisi, korban mengaku baru melapor karena kasus TPPO mulai marak terjadi.

BACA JUGA:  Polisi Tangkap Sindikat Pengganjal Mesin ATM di Banten dan Jabar

"Kedua korban berinisial AM dan IS yang berasal dari Kecamatan Malingping, Lebak, Banten, bercerita soal kejadian yang dialami selama bekerja tepatnya di negara Suriah kepada polisi,” tuturnya.

“Awalnya korban tidak tahu kalau akan ditempatkan di Suriah yang saat itu sedang terjadi konflik. Korban dijanjikan dengan gaji Rp 5 juta, ternyata hanya digaji Rp 1 juta, tak hanya gaji yang tidak sesuai, korban juga mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti kekerasan fisik dan verbal," tambahnya.

Kasus ketiga terjadi di Pandeglang dengan berhasil ditangkapnya dua tersangka berinisial SP sebagai pencari calon korban dan AD sebagai pengantar korban.

Saat ini, korban berinisial IG (35) yang masih bekerja di Malaysia dijanjikan gaji Rp 10 juta.

IG mengaku belum diberi gaji saat sudah bekerja dua bulan yang mengakibatkan korban tidak dapat pulang ke kampung halamannya.

"Modus ketiga kasus tersebut sama, semua korban diiming-imingi gaji di atas Rp 5 juta," tegasnya.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Para pelaku pun terancam penjara maksimal selama 15 tahun. (Antara)