Inflasi 4,56 Persen, Banten Duduk di Posisi 5 Terendah Nasional

GenPI.co Banten - Inflasi di Banten secara year on year (YoY) menduduki posisi 5 besar terendah Nasional sebesar 4,56 persen, di bawah rata-rata Nasional pada minggu ini.

Angka tersebut merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI, M. Tito Karnavian.

Pada minggu lalu, inflasi di Banten menduduki 8 besar terendah Nasional dengan angka 5,34 persen di bawah rata-rata Nasional.

BACA JUGA:  BNNP Banten Sita 43,8 Kg Narkoba Selama 2022, Salah Satunya dari PNS

Pemerintah Provinsi Banten sendiri mengaku telah menggelar 85 kali operasi pasar murah kebutuhan pokok pada Maret-Desember 2022.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar di Serang, Senin (9/1).

BACA JUGA:  Zakat dan Infak Warga Banten Capai Rp 25,7 Miliar pada 2022

Pasar murah tersebut merupakan upaya pihaknya untuk mengendalikan inflasi pada 2022.

“Dalam menekan angka inflasi, sebagai kegiatan rutin bagi masyarakat. Kita melakukan operasi pasar murah secara terus menerus yang disinergikan dengan program perlindungan sosial, penurunan stunting dan usaha ekonomi produktif,” ujarnya.

BACA JUGA:  BPKAD: Belanja APBD Banten Capai Rp 11,7 Triliun pada 2023

Selain itu, pihaknya juga intens melakukan sidak ke sejumlah pasar dan mengunjungi distributor.

Ini agar tidak terjadi penimbunan barang yang dapat memicu kenaikan angka inflasi.

“Di samping sidak ke pasar-pasar tradisional, kita juga mengakses ke distributornya sehingga stok dan harga barang bisa kita pantau,” jelas Al Muktabar.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan kinerjanya dengan menyediakan sumber bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

“Kemudian kita juga melakukan langkah-langkan yang terukur terkait kerja sama antar daerah yang terus kita optimalkan sehingga bisa membantu kita dalam mempersiapkan berbagai komoditi,” katanya.

Kemudian berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK melakukan gerakan tanam agar keluarga di Banten dapat mencukupi kebutuhan dalam ketahanan pangan.

Kemudian mengalokasikan dana biaya tidak terduga (BTT) untuk bantuan usaha demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Banten.

“Lalu kita juga menyiapkan dana insentif daerah atas kinerja yang diberikan. Seperti membelikan beras untuk stok pangan,” kata Al Muktabar.

Tak hanya itu, pihaknya juga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara spesifik untuk mendorong subsidi ke sektor yang berkaitan.

“Dan kita juga terus memberikan dukungan transport dari APBD yang merupakan usaha penekanan angka inflasi.” katanya. (Antara)