GenPI.co Banten - Direktur Singkronisasi urusan Pemda IV Direktur Jendral (Dirjen) Bina Bangga Kemendagri Zanariah memilih Kabupaten Serang menjadi kabupaten percontohan (pilot project) untuk program penekanan angka kematian ibu atau AKI.
Pemilihan Kabupaten Serang tersebut bukan tanpa alasan, di mana Kabupaten Serang merupakan satu dari 204 daerah yang masih tinggi untuk kasus AKI.
”Maksud kedatangan kami untuk sosialisasi pengembangan model perencanaan dan penganggaran terintergrasi kesehatan reproduksi untuk penurunan angka kematian ibu (AKI),” Zanariah saat sosialisasi di Aula KH. Syam’un, dikutip dari Antara, Kamis (11/11).
Dikatakan Zanariah, advokasi kepada kepala daerah dalam mengimplementasikan model perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi terintegrasi di tingkat kabupaten dan program kerjasama Pemerintah RI-United Nations Population Fund (UNFPA) Siklus ke-10 (2021-2025).
”Jadi ini suatu program pemerintah pusat untuk mendorong daerah-daerah yang AKI nya tinggi melalui penyehatan reproduksi kesehatan bagi ibu. Ujungnya program ini untuk penurunan angka kematian ibu,” terangnya.
Usai berdiskusi, Zanariah menjelaskan, program Pemerintah Pusat bekerjasama dengan UNFPA Siklus ke-10 (2021-2025) ini dengan sasaran sebanyak 204 daerah dimana untuk AKI masih tinggi berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari 204 daerah dilakukan penyaringan turun menjadi sembilan daerah salah satunya Kabupaten Serang.
”Sembilan daerah ini kami tawari minat atau tidak untuk program ini sebagai pilot project penurunan AKI. Nanti hasil dari pendampingan kita melalui program kerjasama bantuan penanganan AKI, Kabupaten Serang jadi model untuk daerah lain,” katanya.
Pada intinya, sebut Zanariah, untuk saat ini pihaknya melakukan perkenalan atau sosialisasi bahwa Kabupaten Serang terpilih sebagai pilot project harus siap untuk melaksanakan program tersebut secara benar, fokus dengan lintas sektor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Serang.
Zanariah mengaku berterimakasih kepada bupati dan wakil bupati serta para OPD bersama jajaran menerima tim pusat untuk persiapan sehingga nanti program ini berhasil dan menjadi contoh daerah lain.
Ia berharap, program kerja dengan target 2021 sampai 2025 bisa terealisasi kurang dari lima tahun. Sebab, program tersebut merupakan program lintas sektor yang melibatkan Kemenkes, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News