GenPI.co Banten - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjanjikan akan segera menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (P3K) Guru yang lulus seleksi tahun 2021.
Namun, syarat yang harus diterima oleh P3K Guru tersebut, yakni menyerahkan surat pernyataan di atas materai dengan tidak menuntut gaji pada tahun ini.
“Dari 500 orang lebih mereka sudah membuat pernyataan bahwa mereka tidak menuntut gaji di tahun 2022 ini,” ujar Tatu dalam keterangan tertulis, Rabu (3/8).
Tatu mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan kepada 1.682 guru yang lulus tes P3K dan menyatakan bahwa Pemda Kabupaten Serang tidak bisa mengeluarkan SK P3K Guru.
Alasan tidak dapat mengeluarkan SK adalah karena terbentur dengan penggajian yang tidak ada anggarannya di APBD Tahun 2022.
“Jadi kalau ada anggarannya ya kita ngapain musti nahan SK,” tegasnya.
“Kita sampaikan yang 500 sekian ini mau membuat pernyataan surat pribadi di atas materai, yang lainnya ini mereka secara kelompok itu kami tidak bisa (mengeluarkan SK),” ujarnya.
Para guru yang lulus tes P3K, kata Tatu, tapi tidak membuat dan menyerahkan surat pernyataan di atas materai atas kesiapannya tidak menuntut gaji, tidak akan diberikan SK P3K.
“Jadi kalau yang tidak membuat perjanjian orang perorang tidak kami serahkan SK nya, karena sekali lagi karena tadi kita belum punya anggaran di tahun ini,” tandasnya.
Tatu memastikan pada APBD Tahun 2023 mendatang, untuk gaji P3K guru telah dianggarkan hingga Rp98 miliar dalam setahun.
“Insya Allah tahun depan kita anggarkan, ini karena miskomunikasi Kementerian dengan pemda, kami tidak diberitahu bahwa ada perekrutan oleh Kementerian Pendidikan, jadi kami tidak menganggarkan. Untuk tahun depan Insya Allah ada,” ucapnya memastikan. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News