GenPI.co Banten - Kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang ditanggapi pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Gufroni.
Menurut Gufroni, pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten perlu memeriksa Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui sejauh mana peran kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi dalam mengawasi kinerja bawahannya,” kata Gufroni, dikutip dari Antara, Jumat (29/4).
Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang telah menggunakan sistem daring yang seharusnya dapat meminimalisasi praktik korupsi.
Oleh karena itu, kata Gufroni, Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sophari perlu dimintai keterangan.
“Jadi, kalau sudah menggunakan sistem online masih juga terjadi korupsi, patut diduga ada pembiaran atau kelalaian dari Kepala Bapenda,” menurut dia.
Dia juga meminta pihak Kejati segera menuntaskan kasus korupsi tersebut karena ada pihak lain yang menurut dia juga terlibat.
“Saya menilai korupsi seperti ini sifatnya sistemis. Jadi, Kejati Banten jangan hanya mengungkap hanya tingkat operator saja, namun juga sampai ke aktor-aktor lainnya,” katanya.
Dia mengapresiasi pihak Kejati Banten yang telah mengungkap kasus korupsi di Samsat Kelapa Dua, namun, dia meminta agar tidak hanya mengungkap di permukaan kasus saja, tapi juga lebih mendalam.
“Sehingga kemungkinan akan terbongkar dugaan praktik korupsi berjamaah-nya,” tegasnya.
Sebelumnya, lima orang yang diduga terlibat telah diperiksa terlebih dulukarena terkait dengan dugaan korupsi penggelapan pajak kendaraan bermotor.
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, uang hasil penggelapan pajak sebesar Rp6 miliar digunakan membeli rumah hingga mobil.
Tim penyidik Kejati Banten juga telah mengumpulkan bukti yang terdiri dari satu bundel foto tangkapan layer (Screenshot), satu buah flashdisk dan uang tunai Rp29.854.700. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News