GenPI.co Banten - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengimbau kepada seluruh calon kepala desa untuk berlapang dada dengan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Minggu (31/10).
Hal ini dilakukan agar pilkades serentak di Kabupaten Serang dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa terjadi perpecahan di masyarakat.
”Pilkades tetap dilaksanakan 31 Oktober. Pokoknya seluruh calon kepala desa dan tim sukses harus siap menang dan harus siap kalah. Siapapun yang terpilih itulah yang terbaik di desa itu, harus didukung tidak boleh ada perpecahan,” tegas Entus, dikutip dari Antara, Rabu (27/10).
Guna memastikan keamanan pilkades serentak, Pemkab Serang akan melibatkan unsur TNI dan Polri untuk memetakan dan melakukan pengamanan khusus pada desa yang rawan konflik.
”Ibu Bupati Serang juga pada saatnya pilkades memerintahkan kepada seluruh kepala OPD beserta jajaran melakukan monitoring ke desa-desa yang melaksanakan pilkades. Kami akan melakukan upaya yang terbaik supaya menjaga kondusifitas,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Entus juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang yang telah mempercepat vaksinasi di 144 desa tempat pilkades serentak dilaksanakan.
Entus menegaskan status vaksinasi seseorang tidak mempengaruhi hak demokrasinya dan tetap diberi kesempatan memberikan hak suara di pilkades serentak.
Kendati demikian, ia berharap agar di sisa waktu yang masih ada, warga dan pelaksana pilkades diharuskan mengikuti vaksinasi.
”Kecuali bagi pemilih kalau sampai batas waktu terakhir masih ada yang belum divaksin, sekali lagi saya tegaskan tidak menghilangkan hak poliktiknya,” tandasnya.
Entus juga berharap agar politik uang tidak terjadi di pilkades serentak di Kabupaten Serang. Menurut dia, masyarakat harus dibiarkan memilih sesuai dengan aspirasinya, sesuai penilaiannya dan yang terbaik bagi masyarakat.
Ia menginginkan ada kedewasaan berdemokrasi di desa. Kualitas seorang kepala desa harus didasarkan pada kemampuan leadership, kompetensi dan cara calon kepala desa tersebut bermasyarakat selama ini.
Terkait sanksi bagi calon kepala desa yang kedapatan melakukan politik uang telah diatur. Adapun jika pelanggaran tersebut menyangkut pidana, maka panitia pengawas akan menangani pelanggarakan tersebut.
”Panitia lebih kepada administrasi, kalau ada pelanggaran biar panwas yang bekerja, apakah nanti bisa diselesaikan di tingkat panwas atau lanjut ke aparat penegak hukum,” papar Entus.
Terakhir, Entus berpesan agar pemilihan kepala desa berlangsung aman dan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
”Tetap persatuan, kesatuan, silaturahmi persaudaraan itu harus menjadi nomor satu, tidak boleh di kalahkan oleh kepentingan sesaat dalam pilkades ini,” kata Entus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News