Blak-blakan! Pembina LGP Sorot Tajam Pengusul Penundaan Pemilu

GenPI.co Banten - Wacana penundaan pemilihan presiden pada 2024 oleh sejumlah pimpinan parpol disebut sebagai strategi partai politik yang terancam tidak lolos parliementary threshold empat persen ke senayan.

Karena, parliemantary threshold empat persen tersebut merupakan syarat minimal parpol ikut dalam penentuan kursi DPR.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP) Mochtar Mohamad dalam keterangan tertulis, Kamis (3/3).

BACA JUGA:  Wacana Menunda Pemilu 2024, Agus Wisas: 2 Tahun Tidak Efiesien

Padahal, menurut dia, penundaan pemilu 2024 sama sekali tidak beralasan karena berpotensi menimbulkan turbulensi dan tsunami politik terhadap Pilpres dan Pileg.

Adapun ketua umum partai politik yang mendukung penundaan antara lain: Airlangga Hartanto (Ketum Golkar), Zulkifli Hasan (Ketum PAN) dan Muhaimin Iskandar (Ketum PKB).

BACA JUGA:  Wacana Tunda Pemilu 2024 Disorot Tajam Ketum BBP

Menurut Mochtar, pernyataan politik dari ketum partai tersebut sangat wajar untuk jadi polemik karena menurut Konstitusi UUD 1945, Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali.

Dugaan Mochtar tersebut berangkat dari hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 8-10 Februari menunjukkan: Airlangga Hartanto meraih 0,6 persen dukungan, Muhaimin Iskandar 0,2 persen, Zulkifli Hasan tidak terbaca (NA).

BACA JUGA:  Dewan Pembina LGP: Tunda Pemilu Adalah Penghianatan Konstitusi

Dewan Pembina LGP mengklaim, hasil survei tersebut adalah pertanda bila ketiga ketum parpol tersebut sulit diterima rakyat.

Sehingga, menurut dia, wajar jika usulan mereka tidak dikemukakan di dalam mekanisme resmi partai.

Mochtar menyarankan parpol yang tidak lolos dalam parliamentary threshold empat persen tersebut melakukan fusi atau penggabungan sebagaimana di tahun 1973. (ant)