IMM Pandeglang Geruduk Pemkab dan DPRD, Ini Tuntutan Mereka

19 Februari 2022 02:00

GenPI.co Banten - Kantor Bupati dan Kantor DPRD Pandeglang diserbu puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang, Jumat (18/2).

Massa yang berunjuk rasa tersebut menyoroti anggaran perjalanan dinas tahun 2022 dan BPJS Kesehatan yang dinilai tidak aktif.

Puluhan massa tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang segera refocusing anggaran sebesar Rp93,06 miliar yang pada awalnya untuk perjalanan dinas ke BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:  4 Kelurahan di Kecamatan Cibeber Longsor, Polres Lebak Sigap

Ketua Umum PC IMM Pandeglang Sadin Maulana berharap para pejabat pemkab memprioritaskan angka kemiskinan yang ada di Pandeglang, di mana merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten.

Kondisi kemiskinan ini dinilai lebih membutuhkan perhatian lebih dibandingkan lainnya. Terlebih, menurut Sadin, beban masyarakat masih harus ditambah dengan pandemi Covid-19 yang memperparah kemiskinan.

BACA JUGA:  5 Hari Konsultasi Hukum Gratis untuk Warga Kota Tangerang, Simak

Sadin menilai, peningkatan jumlah BPJS PBI yang non aktif hingga mencapai 88.482 pre November 2021, merupakan indikator dari kemiskinan yang ada di Pandeglang.

Menurut Sadin, kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan kaum proletar dan lebih mementingkan sesuatu yang dianggap kurang esensial.

BACA JUGA:  Pemkab Pandeglang Lantik 722 ASN, Begini Harapan Sekda

“Itu tercermin dari besarnya anggaran perjalanan dinas yang mencapai angka Rp93.06 miliar,” kata Sadin.

Koordinator lapangan (korlap) aksi Fahrudin dalam orasinya menyatakan kekecewaannya melihat anggaran perjalanan dinas dewan yang fantastis dan dianggap sebagai pemborosan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Banyak persoalan yang terjadi sekarang ini, namun justru pemda mengalokasikan anggaran dinas hingga Rp93,06 miliar, atau lebih besar dari sebelumnya Rp88,98 miliar,” ujarnya.

Menurut dia, anggaran tersebut adalah pemborosan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang butuh jaminan kesehatan.

Pada aksi kali ini, massa menuntut lima poin, yakni: refocusing anggaran perjalanan dinas Rp93,06 miliar, jaminan kesehatan warga miskin, aktivasi BPJS PBI, pendataan ulang penerima BPJS agar tepat sasaran, dan mencari solusi pengentasan kemiskinan.

Massa mengancam akan mendatangkan aksi yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. (ant)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Citra Dara Vresti Trisna

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co BANTEN