Soroti Kasus Mafia Tanah, Kritik DPRD ke Pemkot Tangsel Keras

02 Februari 2022 13:00

GenPI.co Banten - Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan Julham Firdaus meminta Pemkot Tangsel membentuk tim investigasi atas dugaan kasus mafia tanah yang belakangan kerap terjadi.

Menurut Julham, terbentuknya tim investigasi, upaya melindungi hak masyarakat Tangerang Selatan mengenai sengketa tanah bisa lebih terjamin.

"Pemkot harus membentuk tim investigasi untuk melindungi hak masyarakat Tangerang Selatan, karena bicara pengambilalihan lahan orang ini kan sifatnya zalim. Kejahatan yang sangat luar biasa," kata Julham pada GenPI.co Banten, Rabu (2/1).

BACA JUGA:  Pengamat Sebut Ada Negara dalam Negara di Tangsel, Kenapa?

Dalam dugaan tersebut, Julham juga mengatakan bahwa pemerintah kota tidak bisa diam saja membiarkan masyarakatnya tidak mendapat perlindungan dan pendampingan hukum.

Politisi Demokrat tersebut juga mengatakan bahwa sudah semestinya pemerintah kota memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang taat aturan.

BACA JUGA:  Merasa Tanahnya Dicaplok, Warga Demo di Depan Mall BXChange

"Kalau rakyat patuh Bayat pajak, patuh bayar retribusi-retribusi yang masuk ke kas daerah, kenapa pemerintah tidak respon balik terhadap masalah dan hak rakyat," tegasnya.

Masalah penyerobotan tanah dari pihak pengembang maupun pihak lainnya, kata Julham, pemerintah mesti berada di pihak netral.

BACA JUGA:  Sengketa Lahan BXChange, Pemkot Tangsel Dituding Mafia Tanah

Julham juga mengatakan, dalam hal ini pemerintah mesti berdiri di pihak masyarakat jika seandainya pihak pengembang terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

"Siapapun perusahaannya, orang yang mengambil hak warga Tangerang Selatan itu jangan dibiarkan dan pemerintah harus menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan pertahanan ini," katanya.

Dia juga menegaskan, pemerintah mesti melindungi masyarakat dan pengembang. Tidak boleh pilih kasih dalam mendukung pihak manapun.

"Pemerintah harus melindungi, bukan hanya masyarakat, pengusaha maupun investor harus dilindungi. Kalau memang betul dan benar, tidak ada pilih kasih. Pemerintah harus berdiri di tempat yang benar, di pihak yang benar," ucapnya.

Mengenai persengketaan lahan ini, Julham sebagai anggota DPRD juga berkomitmen untuk memonitoring kasus tersebut.

Hal itu dia lakukan gara mampu menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan permasalahan sengketa tersebut.

"Saya akan cari tahu dan cari datanya dulu yang pasti. Tapi mari kita bekerja melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, berkata kepada masyarakat. Jangan hanya butuh masyarakat di saat Pilkada dan minta suaranya saja, tapi masyarakat harus kita lindungi," tegasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co BANTEN