GenPI.co Banten - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang Selatan Abdul Rasyid, memetakan indikator yang mesti menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Rasyid mengatakan, orientasi kebijakan politik anggaran mesti menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia menyebutkan, ada beberapa indikator yang digunakan sebagai bahan ukur keseteraan masyarakat, yakni: angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan angka jenior rasio.
"Nah tujuh indikator ini yang secara berkepihakan, kita harus berorientasi untuk pembangunan di Tangerang Selatan," kata Rasyid, Jumat (28/1).
Menurut data yang dia himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan naik signifikan sebagai akibat dari pandemi Covid-19, sebanyak 2.29 persen 2020 dari angka 1.68 persen orang pada 2019.
"Angka tersebut harus menjadi agenda utama APBD kota Tangerang Selatan di tahun 2023," katanya.
Sementara itu, lanjut Rasyid, jika bicara soal disparitas pendapatan terjadi peningkatan yang cukup tajam.
Dia mengatakan, sebanyak 0.33 pada tahun 2019, menjadi 0.37 pada tahun 2021.
"Tantangan ini tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 melalui program kegiatan yang berkeadilan, sehingga ketimpangan antara dari sisi sektor pendapatan tidak terlalu jomplang," katanya.
Rasyid juga menyoroti naiknya angka pengangguran di Tangerang Selatan yang meningkat sejak pandemi memporak-porandakan sektor perkonomian daerah.
Dia mengatakan, guna menekan angka peningkatan, APBD juga dibutuhkan untuk merangkul para penganggur guna memberikan kesejahteraan sebagaimana yang dia katakan sebelumnya.
"Dalam konteks ini, APBD harus memberikan dampak bagi terciptanya lapangan kerja, terobosan-terobosan kebijakan yang harus disiapkan untuk ketergantungan masyarakat kepada sektor formal yang ada di Tangerang Selatan," katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News