GenPI.co Banten - Kasus dugaan korupsi penggelapan dana program Indonesia pintar (PIP) di SMP 17 Tangerang selatan ditanggapi Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul.
Adib mengungkapkan, sering terjadi keluhan dari orang tua murid mulai dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) terkait adanya pungutan.
“Diduga ini dugaan korupsi yang tidak ada ujungnya Dindikbud Tangsel. Mulai yang selalu PPDB dikeluhkan orang tua siswa adanya pungutan, ini terjadi lagi,” kata Adib pada GenPI.co Banten, Rabu (19/1).
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional ini juga menilai, penggelapan dana PIP ini sangat terstruktur, sistematis, dan sangat masif.
Maraknya kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, dia mendesak Wali Kota terpilih untuk segera mereformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan.
“Saya kira, ini mendesak Wali Kota terpilih untuk mereformasi birokrasi yang ada di Dindikbud ini terutama. Kalau saya jadi Wali Kota, saya copot Kadis Dikbudnya, apalagi sampai ngumpet-ngumpet susah ditemui,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adib beranggapan bahwa kasus ini, adalah bukti bahwa bahwa ada yang tidak beres dalam birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel.
Selain itu, dia juga menyoroti aparat penegak hukum yang dianggap lambat dalam menangani.
“Ayolah aparat penegak hukum, ini orang lagi susah, lho. Mau sekolah. Ekonomi lagi sulit, orang kena covid, ini harus recovery soal ekonomi,” tegasnya.
Adib mengatakan agar aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan kejaksaan agung juga mesti turun tangan dalam menangani masalah tersebut.
“Masa iya ada bantuan dari negara masih dikorupsi juga. Aparat penegak hukum harus melek. Kejaksaan mana? Ini harus turun tangan,” ungkapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News