Keras! Rotasi Pejabat Tangsel, Wali Kota Dituding Otoriter

07 Januari 2022 11:00

GenPI.co Banten - Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan Fraksi Demokrat Julham Firdaus meminta Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghilangkan pola-pola otoritersime dalam memimpin.

Terkait pembangunan Tangsel, kata Julham, Wali Kota masih sering mengatur aturan ketimbang diatur oleh aturan.

“Sudahilah kekuasaan mengatur aturan, kembalikan bahwa kekuasaan diatur oleh aturan agar cita-cita luhur berdirinya Tangerang Selatan dapat memuaskan masyarakat Tangerang Selatan,” tegas Julham pada GenPI.co Banten, Jumat (7/1).

BACA JUGA:  Pemkot Tangsel Rotasi 190 Pejabat, Begini Pesan Ketua Fraksi PSI

Menurut Julham, sudah seharusnya wali kota berdiri memihak masyarakat sehingga mesti objektif dalam menempatkan orang-orang dalam jajaran birokrasi pemerintah kota.

Protes keras Julham tersebut juga berkaitan dengan rotasi dan pengangkatan ratusan pejabat daerah sehari sebelum pergantian tahun baru 2022.

BACA JUGA:  Pengamat Tanggapi Rotasi Ratusan Pejabat Tangsel, Isinya Tajam

Meski rotasi pejabat di daerah adalah hak prerogatif wali kota, namun rotasi yang dilakukan wali kota tersebut dinilai melemahkan Pancasila karena tidak melalui mekanisme musyawarah.

“Di situ antara pemerintah kota yaitu DPRD dan Wali Kota tidak ada diskusi, tidak ada tampungan publik di situ, semuanya berdasarkan politik amarah,” tuding Julham.

BACA JUGA:  DPRD Janji Perketat Pengawasan PT PITS, Pengamat: Bubarkan Saja

Namun yang dia sayangkan keputusan rotasi tersebut dia anggap sebagai kesemena-menaan yang bergerak mendahului etika publik.

"Jangan semena-mena, etika perlu dikedepankan. Pandangan publik perlu didengar karena Tangsel ini berdiri bukan hadiah, bukan pemberian, tapi perjuangan. Ada tokoh-tokoh pendiri Tangsel," katanya.

Julham mencemaskan sikap sewenang-wenang tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

"Bukan hanya menyenangkan konstituen dan kolega politik dan kelompoknya. Bahaya ini. Tangsel cita-cita luhurnya bisa hancur dan efeknya kepada masyarakat akan timbul ketidakpercayaan dan konflik sosial," lanjut Julham.

Lebih lanjut, Julham juga menginginkan pemerintah kota patuh pada keterbukaan informasi dan program yang pro kepentingan negara muatan lokal.

"Pancasila sudah mengamanahkan musyawarah keadilan sosial, kearifan lokal, tapi ini sirna dengan cara-cara yang terkesan otoriter dan terkesan oligarki," ucapnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co BANTEN