GenPI.co Banten - Pernyataan sikap dari Komite Persatuan Pemuda Mahasiswa Banten terkait dengan penangkapan enam orang buruh yang diduga masuk ke dalam kantor gubernur Banten ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nusantara (KPN), Adib Miftahul.
Melalui video singkatnya, Komite Persatuan Pemuda Mahasiswa Banten menyebutkan tiga tuntutan, diantaranya:
1. Mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Banten dalam menuntut upah layak.
2. Mengecam dan menuntut permohonan maaf dari Gubernur Banten, Wahidi. Halim kepada kaum buruh dan rakyat di Banten atas tindakan arogan, brutal, anti demokrasi, dan anti kepentingan rakyat yang dilakukannya.
3. Bebaskan tanpa syarat lima orang kawan buruh Banten yang di tahan Polda Banten.
Menanggapi video tersebut, Adib menilai, apa yang disampaikan oleh Komite Persatuan Pemuda Mahasiswa Banten sebagai hal yang wajar.
"Terkait mahasiswa mengatakan bahwa WH anti demokrasi, ya, wajar-wajar saja. Ini ruang publik. Perspektif itu tergantung siapa yang mau mengatakan," ucap Adib saat dikonfirmasi GenPI.co Banten pada Selasa (28/12).
Meski dianggap wajar, Adib menuturkan bila ada siklus yang mesti dipahami terkait permasalahan buruh hari ini.
Adib menganggap bahwa banyak masyarakat yang berkomentar karena tidak memahami regulasi secara utuh.
Dia juga mengakui kalau dirinya termasuk salah satu pengamat yang mendukung keputusan Wahidin Halim.
Karena, menurut dia, bila dilihat secara politik, harusnya WH mendukung buruh. Namun, kata Adib, WH memutuskan untuk mengambil kebijakan non-populis dan mengikuti mengikuti apa yang disampaikan oleh oleh undang-undang.
“Formula upah buruh itu yang menentukan pusat. Kita semua tau, hak buruh harus dijaga, itu pasti, wajib. Tetapi pengusaha juga harus diakomodir, ada regulasi yang ditentukan oleh pemerintah," ucapnya.
Selain itu, Adib juga mengatakan bahwa Wahidin ingin menjaga iklim investasi di Banten.
Adib mengatakan bahwa saat ini, Banten termasuk dalam kategori zona merah, di mana para pengusaha lebih memilih berinvestasi di Jawa Tengah ketimbang di Banten.
"Nah, ujungnya apa kalau tidak menjaga investasi? Ada pengangguran di situ. Ya, naik terus (upahnya), kalau pengusaha gak kuat gimana? Jadi harus ada win-win solution. Hak buruh juga harus dijaga, pengusaha juga harus dijaga juga iklim investasinya," ucapnya.
Lebih lanjut, Adib mengatakan bahwa kasus tersebut sudah terlalu banyak dipolitisir.
Dia juga menduga ada oknum yang bermain dalam kejadian tersebut.
"Ya, biasakan, kalau pelanggaran itu, kalau tidak ditindak dengan kaidah hukum yang berlaku, bagaimana supremasi hukumnya nanti. Makanya, ketika itu bisa dipahami, saya kira, ini tergantung perspektif mana kita melihatnya," ucapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News