Menohok! Pengamat Politik Bandingkan Ketegasan WH dengan Anies

GenPI.co Banten - Hasil survei elektabilitas sejumlah tokoh yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada Senin (13/12), menempatkan Wahidin Halim (WH) di peringkat pertama.

Perolehan elektabilitas WH yang mencapai 63 persen disebut mengungguli beberapa nama lainnya, seperti Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menilai, apa yang dilakukan Wadihin Halim adalah mengambil jalan non populis yang justru berdampak langsung pada popularitasnya di depan buruh.

BACA JUGA:  Gubernur WH: Pemprov Akan Bangun RSJ dan Ketergantungan Obat

Pengamat politik dan kebijakan publik ini menilai bila WH lebih tegas terhadap demo buruh dibandingkan dengan Anies Bawswedan.

Dia menuturkan, jika WH ingin mendekati mendekati popularitas, WH harusnya mendekati buruh, tapi WH tidak melakukan itu dan mengambil sikap tegas karena pada dasarnya buruh itu upahnya minimum provinsi.

BACA JUGA:  Waduh, Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada WH Disebut Melebihi Pusat

“Sudah ada dewan pengupahan, sudah ada buruh, pemerintah pusat dan semua ditentukan di situ dan menurut pada pemerintah pusat. Ingat, menentukan upah buruh, pemerintah provinsi itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” jelas Adib melalui pesan singkat pada GenPI.co Banten, Selasa (14/12).

Menurut Adib, jumlah pengusaha dari Banten yang mulai eksodus ke Jawa Tengah sudah mulai banyak dan WH pun mengetahui hal ini.

BACA JUGA:  IPO Beberkan Hasil Survei, Elektabilitas Gubernur WH Tertinggi

Jika kenaikan upah buruh tidak terkontrol, lanjut Adib, akan membuat banyak pengangguran. Menurutnya, WH sangat memperhatikan iklim investasi dalam menentukan upah buruh.

“Jadi ada win win solution di tengah. Walau akibatnya adalah popularitasnya tidak bagus di mata buruh. Ini saya kira ketegasan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang saya kira poin-poin yang diungkap IPO,” jelas Adib.

Adib menambahkan, WH juga tegas soal korupsi karena dia menggandeng KPK untuk mengusut siapa saja yang terlibat kasus korupsi di jajarannya.

Dibandingkan dengan Anies, kata Adib, yang memilih jalur populis dengan mendekati buruh. Namun, menurut dia, kebijakan soal pengupahan tidak juga menemukan titik terang.

“Kalau kita tengok Anies sekarang dia di TO sama buruh masalahnya begitu. Pertama glesor-glesor, nyari popularitas tapi sekarang akhirnya kan gak ada titik temu,” ungkapnya. (*)